JAKARTA - Center for Budget Analysis (CBA) melansir sejumlah kementerian yang dinilai malas selama roda pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berputar. Adapun kementerian yang paling malas adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, dalam semester I APBN 2015 di pemerintahan Presiden Jokowi serapan anggaran baru sebesar 26 persen dari total APBN 2015, atau realiasasi anggaran baru sebesar Rp208,5 triliun.
“Dengan minimnya penyerapan ini, berarti kementerian yang rendah penyerapannya bisa dinilai sebagai kementerian yang paling pemalas, dan memang perlu evaluasi, atau diganti saja karena bertentangan dari motto Presiden Jokowi, dari kerja...kerja...kerja...menjadi, malas..malas...malas atau pemalas,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (5/8/2015).
Berikut ini adalah kementerian di Kabinet Kerja yang mempunyai daya serap rendah dalam semester I untuk realisasi APBN 2015, atau kementerian pemalas sebagai berikut:
1). Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya sebesar 3.7%
2). Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar 9.0%
3). Kementerian Tenaga Kerja sebesar 9.2%
4). Kementerian Dalam Negeri sebesar 10.4%
5). Kementerian Perhubungan sebesar 10.7%
6).Kementerian Pariwisata sebesar Rp.11.3 %, Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan sebesar 11.4 %
7). Kemenko Kemaritiman sebesar 12.6%
8). Kemenkominfo sebesar 12.7%
9). Kemendag sebesar 15.9%
10). Kemenperin sebesar 16.6%
CBA, sambung Uchok, meminta DPR melalui komisi terkait untuk memanggil para menteri yang memimpin kementerian tersebut untuk segera mengevaluasi kinerja mereka yang jeblok lantaran penyerapan anggarannya hanya di bawah 17% saja.
“Seharusnya, menteri-menteri yang penyerapan anggaran rendah atau di bawah 17%, kalau masih punya rasa malu, dan tidak gila kekuasaan, lebih baik mengundurkan diri saja. Selain itu, rendah penyerapan anggaran ini membuktikan selama ini hanya makan tunjangan dan gaji buta saja, serta menikmati fasilitas negara tanpa ada rasa tanggung jawab,” pungkasnya.
(Ari/okezone)
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, dalam semester I APBN 2015 di pemerintahan Presiden Jokowi serapan anggaran baru sebesar 26 persen dari total APBN 2015, atau realiasasi anggaran baru sebesar Rp208,5 triliun.
“Dengan minimnya penyerapan ini, berarti kementerian yang rendah penyerapannya bisa dinilai sebagai kementerian yang paling pemalas, dan memang perlu evaluasi, atau diganti saja karena bertentangan dari motto Presiden Jokowi, dari kerja...kerja...kerja...menjadi, malas..malas...malas atau pemalas,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (5/8/2015).
Berikut ini adalah kementerian di Kabinet Kerja yang mempunyai daya serap rendah dalam semester I untuk realisasi APBN 2015, atau kementerian pemalas sebagai berikut:
1). Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya sebesar 3.7%
2). Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar 9.0%
3). Kementerian Tenaga Kerja sebesar 9.2%
4). Kementerian Dalam Negeri sebesar 10.4%
5). Kementerian Perhubungan sebesar 10.7%
6).Kementerian Pariwisata sebesar Rp.11.3 %, Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan sebesar 11.4 %
7). Kemenko Kemaritiman sebesar 12.6%
8). Kemenkominfo sebesar 12.7%
9). Kemendag sebesar 15.9%
10). Kemenperin sebesar 16.6%
CBA, sambung Uchok, meminta DPR melalui komisi terkait untuk memanggil para menteri yang memimpin kementerian tersebut untuk segera mengevaluasi kinerja mereka yang jeblok lantaran penyerapan anggarannya hanya di bawah 17% saja.
“Seharusnya, menteri-menteri yang penyerapan anggaran rendah atau di bawah 17%, kalau masih punya rasa malu, dan tidak gila kekuasaan, lebih baik mengundurkan diri saja. Selain itu, rendah penyerapan anggaran ini membuktikan selama ini hanya makan tunjangan dan gaji buta saja, serta menikmati fasilitas negara tanpa ada rasa tanggung jawab,” pungkasnya.
(Ari/okezone)